SITUBONDO – Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kotakan, Kecamatan Situbondo Kota, menuai kritik tajam. Program yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi anak sekolah itu justru dikeluhkan karena kualitasnya dinilai jauh dari standar kelayakan. Bahkan, warga mengaku menemukan adanya kontaminasi pada makanan yang dibagikan.
Kekecewaan disampaikan Herman, tokoh masyarakat setempat sekaligus Pembina LSM GP Sakera. Berdasarkan pantauannya pada Kamis (26/2/2026), sajian MBG yang didistribusikan dinilai tidak layak, baik dari segi kandungan gizi maupun estetika penyajian.
“Estimasi nilai bahan makanannya sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan anggaran yang seharusnya. Ini jauh dari standar gizi. Bahkan, yang lebih memprihatinkan, kami menemukan ulat pada buah yang disajikan kepada anak-anak,” ujar Herman dengan nada sesal.
Keluhan serupa datang dari Ahmad, wali murid kelas 3 di SDN Mimbaan 2 Panji. Ia mengaku terkejut saat melihat paket makanan yang diterima anaknya. Menurut keterangan sang anak, satu paket tersebut merupakan jatah konsumsi untuk dua hari.
“Sebagai orang tua, saya sangat tidak rela anak saya mengonsumsi makanan seperti itu. Sangat tidak sesuai harapan. Jika itu disebut jatah dua hari, nilai akumulasi bahannya tetap terlihat sangat rendah dan jauh dari kata layak,” kata Ahmad tegas.
Isu ini pun cepat menyebar di media sosial. Foto-foto paket makanan yang disebut berasal dari Dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Kotakan beredar luas dan memicu beragam reaksi negatif dari warganet. Banyak yang menyayangkan kualitas bahan pangan yang diberikan kepada anak sekolah.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dapur SPPG Kotakan yang akrab disapa YG memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa menu yang disajikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk transparansi, YG menunjukkan dokumentasi materi MBG lengkap dengan rincian harga bahan serta analisis kandungan gizi.
Namun, klarifikasi itu justru memunculkan kecurigaan baru. Berdasarkan data foto yang beredar, sejumlah pihak menilai terdapat indikasi penggelembungan harga atau markup pada beberapa item bahan makanan yang tidak sesuai dengan harga pasar.
Terkait dugaan tersebut, YG mengakui adanya celah dalam pelaksanaan di lapangan. Ia menyebut penentuan harga mengikuti angka yang diajukan oleh pemasok. Meski demikian, ia mengklaim seluruh proses telah melalui analisa ahli gizi dan akuntan dapur.
“Kami berjanji hal seperti ini tidak akan terulang kembali. Kami akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemasok dan proses internal kami,” ujar YG.
Persoalan ini kini menjadi sorotan publik di Situbondo. Masyarakat mendesak adanya pengawasan lebih ketat dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar anggaran negara yang dialokasikan untuk perbaikan gizi anak benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi.
