JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, wacana arah kepemimpinan organisasi mulai mengemuka. Netra Bakti Indonesia (NBI) mengusulkan komposisi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 dengan memadukan peran kiai berpengaruh dan kalangan intelektual muda.
Ketua Umum NBI, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menilai NU membutuhkan formulasi kepemimpinan yang mampu menjembatani otoritas keulamaan dengan tantangan zaman yang semakin kompleks.
“NU membutuhkan kombinasi antara kedalaman ilmu para kiai dan energi pembaruan dari generasi intelektual muda. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus dipadukan agar NU tetap relevan,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).
Dalam usulan tersebut, NBI menempatkan Prof. Dr. KHR. Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam. Posisi Wakil Rais Aam diusulkan diisi KH Afifuddin Muhajir dan KH Marzuki Mustamar, sementara Katib Aam diusulkan dijabat KH Abdus Salam Shohib.
Pada jajaran Tanfidziyah, NBI mengusulkan Prof. Dr. KH Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU. Ia didampingi Nusron Wahid dan Alissa Wahid sebagai Wakil Ketua Umum. Adapun posisi Sekretaris Jenderal diusulkan dijabat KH Yusuf Chudlori dan Bendahara Umum oleh KH Imam Jazuli.
Menurut Gus Lilur, komposisi tersebut disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, serta kemampuan membaca perubahan sosial.
Ia menilai NU saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari persoalan kebangsaan dan keumatan hingga perkembangan teknologi, perubahan pola komunikasi generasi muda, serta dinamika global.
“NU tidak cukup hanya menjaga tradisi, tetapi juga harus mampu memimpin transformasi,” kata dia.
Ia menambahkan, figur-figur yang diusulkan dinilai memiliki rekam jejak yang mencerminkan dua kekuatan utama NU, yakni otoritas keagamaan dan kemampuan berdialog dengan masyarakat modern.
Bagi NBI, Muktamar NU mendatang tidak sekadar menjadi ajang pergantian kepemimpinan, melainkan momentum strategis dalam menentukan arah organisasi lima tahun ke depan.
“Yang paling penting bukan siapa yang terpilih, tetapi bagaimana NU tetap menjadi rumah besar umat Islam yang mampu menghadirkan solusi bagi persoalan bangsa,” ujar Gus Lilur.
Usulan tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari kontribusi pemikiran menjelang Muktamar NU 2026. Keputusan akhir terkait kepengurusan tetap berada di tangan peserta muktamar sesuai mekanisme organisasi.
Di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai calon pemimpin NU, usulan NBI menambah dinamika diskusi publik. Wacana ini sekaligus menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara otoritas keulamaan dan regenerasi intelektual agar NU tetap relevan sebagai kekuatan moral dan sosial di Indonesia.
