Tokoh muda NU Gus Lilur ingatkan soal piagam Jakarta jelang Muktamar NU le-35
JAKARTA — Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, mengingatkan pentingnya menjadikan Muktamar NU ke-35 sebagai momentum pemurnian arah organisasi, bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan.
Menurut dia, forum tertinggi NU tersebut akan sangat menentukan posisi organisasi ke depan apakah tetap menjadi penjaga keutuhan bangsa atau justru terseret dalam pusaran politik praktis.
“Muktamar ini bukan sekadar memilih pemimpin. Ini soal arah NU: menjadi penyangga republik atau alat mobilisasi kepentingan,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Ia merujuk pada Muktamar ke-34 di Lampung pada Desember 2021 sebagai pelajaran penting. Gus Lilur menilai proses pemilihan saat itu sarat kepentingan sehingga memicu konflik internal yang berkepanjangan.
Menurut dia, dampaknya tidak hanya pada perpecahan organisasi, tetapi juga merembet ke persoalan hukum dan menurunkan marwah NU sebagai organisasi keagamaan.
“Muktamar Lampung harus jadi pelajaran pahit. Salah memilih pemimpin, dampaknya bisa sangat fatal bagi NU,” katanya.
Dalam konteks kebangsaan, Gus Lilur menegaskan bahwa NU memiliki tanggung jawab besar sebagai organisasi dengan basis massa yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap keputusan strategis harus mempertimbangkan dampaknya bagi persatuan nasional.
Ia kemudian menyinggung semangat Piagam Jakarta sebagai refleksi kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
“Para tokoh Islam saat itu rela menghapus tujuh kata demi menjaga keutuhan bangsa. Itu bukan kekalahan, tapi puncak kenegarawanan,” ujarnya.
Menurut Gus Lilur, semangat tersebut seharusnya menjadi pijakan dalam menentukan pemimpin NU ke depan.
Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa kepemimpinan NU hasil Muktamar ke-35 perlu sejalan dengan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia bahkan secara terbuka mendukung keberlanjutan pemerintahan tersebut untuk dua periode, dengan alasan stabilitas nasional dan persatuan bangsa.
“Kita sudah melihat bagaimana polarisasi sosial terjadi. Prabowo dan Gibran berhasil menyatukan berbagai kelompok yang sebelumnya berseberangan,” kata dia.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Gus Lilur mendorong Prof Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU dan KH Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman, serta rekam jejak yang dapat mengangkat posisi NU di tingkat global.
“NU ini kaya tokoh. Jangan sampai yang muncul justru figur yang hanya kuat secara politik tapi lemah secara keilmuan,” ujarnya.
Gus Lilur juga mengkritik fenomena yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung”, yakni figur yang memanfaatkan simbol kesantrian tanpa didukung kedalaman ilmu, serta menjadikan NU sebagai kendaraan politik.
Ia menegaskan bahwa Muktamar ke-35 merupakan ujian sejarah bagi NU. Para peserta diharapkan memilih pemimpin berdasarkan integritas dan kapasitas keulamaan, bukan sekadar kalkulasi kekuasaan.
“Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama atau terus terseret arus kekuasaan, itu yang sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.
