Notification

×

Iklan

=

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Laporan Dugaan Jual Beli Suara Muktamar NU Masuk Direktorat Penyidikan KPK, Ini Kata Pelapor

Friday, November 6, 2026 | November 06, 2026 WIB Last Updated 2026-11-06T16:26:12Z

 


JAKARTA – Surat balasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi babak baru bagi HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur dalam mengawal laporan dugaan praktik jual beli suara pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).


Gus Lilur  mengaku menerima surat resmi KPK tertanggal 4 November 2026. Surat berkop Garuda tersebut merupakan tanggapan atas laporan masyarakat yang disampaikannya secara langsung kepada KPK pada 12 Oktober 2026.

Hal yang menarik perhatian Gus Lilur  adalah keterangan dalam surat tersebut yang menyebutkan bahwa laporannya menjadi bahan informasi bagi Direktorat Penyidikan pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK.

Bagi pria yang dikenal sebagai kiai kampung itu, penempatan laporan pada direktorat tersebut menjadi bagian penting yang patut dicermati.

"Saya sebut ini surat cinta. Bukan karena isinya merayu, tetapi karena surat cinta punya satu ciri yang tidak dimiliki surat jenis lain: ia dibaca berkali-kali," tulis Gus Lilur dalam artikelnya berjudul Menafsirkan Surat Cinta dari KPK.

Menurut dia, jawaban KPK tersebut bukan sekadar pemberitahuan administratif. Ia menilai ada makna penting dari keterangan bahwa laporan masyarakat itu telah menjadi bahan informasi bagi Direktorat Penyidikan.

Gus Lilur kemudian mengulas perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Menurut tafsirnya, penyelidikan berfokus mencari tahu ada atau tidaknya dugaan tindak pidana, sedangkan penyidikan bertujuan mengungkap tindak pidana dan menemukan pihak yang bertanggung jawab. Namun, dia menegaskan bahwa tafsir tersebut merupakan pandangan pribadinya terhadap isi surat KPK.

"Saya tidak sedang mengumumkan bahwa sudah ada tersangka. Yang berwenang mengumumkan tersangka itu KPK, bukan saya. Saya juga tidak sedang mengumumkan bahwa penggeledahan sudah dijadwalkan," tulisnya.


Laporan Dugaan Jual Beli Suara Muktamar NU
Gus Lilur menegaskan, laporan yang disampaikan kepada KPK berkaitan dengan dugaan praktik jual beli suara dalam Muktamar NU. Ia membantah jika langkah pelaporan tersebut hanya didasari persoalan pribadi atau konflik internal organisasi.

Menurut Gus Lilur, laporan itu disertai sejumlah dokumen dan data pendukung, mulai dari nama, tanggal, tempat, jumlah, tanda terima, daftar hadir, dokumentasi, hingga salinan tabulasi resmi.

Dia berharap seluruh bahan tersebut dapat ditelaah dan ditindaklanjuti oleh KPK sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Yang berada di sana adalah laporan dugaan jual beli suara di Muktamar Nahdlatul Ulama. Bukan gosip tentang NU, bukan pula perselisihan antarpengurus," tulisnya.

Gus Lilur juga mengaku selama ini menerima berbagai tanggapan dan bantahan atas langkahnya membawa dugaan tersebut ke ranah hukum.

Ada yang menudingnya mencari sensasi, sakit hati, hingga dianggap mencampuri urusan internal organisasi.

Namun, dia menyatakan akan tetap mengawal laporan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganannya kepada KPK.


Apresiasi KPK Respons dalam 23 Hari
Selain menyoroti substansi surat, Gus Lilut juga memberikan apresiasi terhadap kecepatan KPK dalam memberikan tanggapan. Laporan disampaikan pada 12 Oktober 2026, sedangkan surat balasan KPK diterbitkan pada 4 November 2026. Artinya, KPK memberikan respons dalam waktu 23 hari.

Ia menilai respons tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya perhatian terhadap laporan masyarakat.

"Saya catat ini terang-terangan, karena sudah menjadi kebiasaan buruk kita hanya pandai mengomel kepada lembaga negara dan tidak pernah pandai berterima kasih. KPK menepati janji undang-undang. Maka hari ini saya berterima kasih," ungkapnya.

Gus Lilur berharap KPK tidak berhenti pada pemberian tanggapan administratif, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap data dan informasi yang telah disampaikan.

Dia menyatakan siap terus membantu KPK mengusut dugaan praktik jual beli suara tersebut melalui data dan informasi yang dimilikinya.

Bagi Gus Lilur, surat bertanggal 4 November 2026 itu menjadi pengingat bahwa perjuangan mengawal dugaan tindak pidana korupsi harus terus dilakukan.

"Yang saya punya cuma dua: data dan kesanggupan untuk terus berjuang membantu KPK mengusut tuntas praktik jual beli suara di Muktamar NU," tulisnya.

Gus Lilur pun menutup tulisannya dengan pesan tegas mengenai pemberantasan korupsi.

"Satu kata untuk koruptor: penjarakan. Salam antikorupsi," pungkasnya.

×
Berita Terbaru Update