Notification

×

Iklan

=

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Nasim Khan: Koperasi Merah Putih Tak Boleh Matikan Usaha Lama, RUU Perkoperasian Dikebut

Sunday, November 8, 2026 | November 08, 2026 WIB Last Updated 2026-11-08T07:44:25Z

 

Ratusan peserta hadiri sosialisasi Kemenkop dan Nasum Khan di Situbondo 

SITUBONDO – Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI bersama Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), HM Nasim Khan, menggelar sosialisasi pemberdayaan dan optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Room Hotel Ed-Lotus, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, tersebut diikuti para pengurus KDKMP, Koperasi Unit Desa (KUD), serta sejumlah pengurus koperasi lainnya.

Hadir dalam kegiatan itu, Direktur Nasim Khan Indonesia Aurangzeb, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Kadiskoperindag) Situbondo Prio Handoko, perwakilan Kementerian Koperasi RI, serta sejumlah pihak terkait.

Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai strategi pengembangan koperasi, penguatan kelembagaan, tata kelola organisasi, hingga pengembangan unit usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam kesempatan itu, Nasim Khan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif untuk memastikan program Koperasi Merah Putih berjalan optimal.

"Sinergi antara pemerintah dan legislatif diharapkan dapat mendukung keberlangsungan koperasi, mulai dari aspek kelembagaan hingga operasionalisasi usaha," kata Nasim Khan di hadapan peserta.

Menurut dia, keberadaan KDKMP harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak sekadar menjadi wadah kegiatan ekonomi, koperasi juga diharapkan membuka peluang usaha, memperluas akses kebutuhan pokok, serta meningkatkan nilai tambah produk unggulan desa.

Nasim Khan menilai keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama dalam membangun tata kelola yang sehat dan mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.

"Optimalisasi koperasi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pengurus KDKMP semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola koperasi," ujarnya.

RUU Perkoperasian Sudah 80 Persen
Selain membahas optimalisasi KDKMP, Nasim Khan mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Komisi VI DPR RI tengah menggenjot penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian.
RUU tersebut merupakan pembaruan terhadap regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menurut Nasim Khan, proses pembahasan RUU Perkoperasian saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah dan Komisi VI DPR RI menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan paling lambat Desember 2026.

Salah satu poin penting yang menjadi pembahasan adalah pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPS Koperasi).
Lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan untuk mengatasi berbagai persoalan di sektor koperasi, termasuk kasus gagal bayar yang pernah terjadi di sejumlah daerah.

"Sejumlah poin krusial dalam RUU Perkoperasian ini meliputi lembaga penjamin koperasi untuk mengatasi berbagai permasalahan, seperti kasus gagal bayar yang sempat terjadi di beberapa daerah," jelasnya.

Koperasi Merah Putih Tidak Matikan Usaha yang Sudah Ada
Nasim Khan juga menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha masyarakat maupun koperasi yang telah lebih dahulu beroperasi.

Sebaliknya, KDKMP diharapkan mampu membangun sinergi dengan pemerintah desa, masyarakat, serta pelaku usaha lokal.

Dia menyebut pengelolaan KDKMP akan ditata melalui Agrinas selama masa transisi dua tahun.
"Pemerintah bersama Komisi VI DPR RI berkomitmen mengawal penuh kemajuan dan kesejahteraan koperasi di Indonesia melalui regulasi baru yang serius demi kesejahteraan rakyat. Keberadaan KDKMP tidak akan mengganggu koperasi-koperasi lain yang sudah ada," tegasnya.

Melalui sosialisasi tersebut, Nasim Khan berharap para pengurus koperasi semakin siap menjalankan peran kelembagaan dan mengembangkan unit usaha secara profesional.

Dengan pengelolaan yang transparan, berkelanjutan, serta berbasis potensi lokal, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

×
Berita Terbaru Update