SITUBONDO — Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, meluapkan kekecewaannya terhadap sejumlah kepala desa (kades) yang tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Penduduk (DTKP) tahun 2026 di Pendopo Rakyat Situbondo, Senin (27/4/2026).
Di sela arahannya, Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu menilai ketidakhadiran para kades menunjukkan kurangnya keseriusan dalam mendukung upaya perbaikan data kemiskinan. Padahal, menurutnya, validitas data menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Tolong dicatat itu desa dan camat mana saja yang tidak hadir hari ini,” tegasnya di hadapan peserta yang hadir.
Mas Rio menekankan bahwa pembangunan daerah harus berbasis data atau evidence-based policy. Ia menyebut, selama ini masih ditemukan ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah yang berdampak pada ketidaktepatan program bantuan.
Ia mencontohkan adanya perbedaan data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan DTKP. Dalam satu kasus, seseorang tercatat sebagai warga tidak mampu di satu data, namun tercatat mampu di data lainnya. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan kesalahan dalam penyaluran bantuan.
“Kalau datanya tidak solid, bagaimana kita bisa membuat kebijakan yang tepat? Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Menurut Mas Rio, peran pemerintah desa sangat strategis dalam proses pengumpulan, validasi, dan pembaruan data masyarakat. Desa menjadi ujung tombak karena memiliki akses langsung terhadap kondisi riil warga, mulai dari tingkat dusun hingga RT.
Ia juga menegaskan, pembangunan ideal tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus menyentuh desa sebagai basis mayoritas penduduk. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengungkapkan target besar pemerintahannya bersama Wakil Bupati, yakni menurunkan angka kemiskinan dari 11,51 persen menjadi 9 persen pada tahun 2030.
“Tujuan kami jelas, menurunkan kemiskinan. Tidak ada yang lain. Dan kuncinya ada pada data yang benar,” katanya.
Untuk itu, Pemkab Situbondo akan terus mendorong pemutakhiran DTKP melalui konsolidasi data dari tingkat desa. Data tersebut nantinya akan disinkronkan dengan data pemerintah pusat agar tidak terjadi perbedaan yang berulang.
Menutup arahannya, Mas Rio mengingatkan pentingnya komitmen seluruh kepala desa dalam mendukung agenda tersebut. Ia bahkan mengisyaratkan akan melakukan evaluasi terhadap desa yang tidak menunjukkan keseriusan.
“Yang tidak hadir, saya catat. Ini bukan kegiatan biasa, ini menyangkut masa depan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
