JAKARTA – Euforia final Piala Dunia 2026 yang sempat dirasakan jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/7/2026).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebut ini merupakan OTT ke-17 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.
“Benar (OTT Bupati Lombok Barat),” kata Fitroh kepada wartawan.
Fitroh juga memastikan bahwa Lalu Ahmad Zaini telah diamankan oleh tim KPK dalam operasi senyap tersebut. Namun, hingga kini KPK belum mengungkap detail perkara yang menjerat kepala daerah tersebut.
“Sudah (diamankan Bupati Lombok Barat),” ujarnya singkat.
Kantor Bupati Disegel
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Akhmad Saikhu, mengonfirmasi bahwa ruang kerja Bupati telah disegel KPK sejak Senin pagi.
“Iya, begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu (tersegel dengan lambang KPK),” kata Saikhu melalui sambungan telepon.
Penyegelan tersebut sontak mengejutkan para pegawai di lingkungan Pemkab Lombok Barat yang baru memulai aktivitas kerja.
Dari Nobar ke OTT
Yang membuat peristiwa ini semakin mengagetkan, beberapa jam sebelum penangkapan, Lalu Ahmad Zaini masih terlihat mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 bersama jajaran pejabat daerah.
Acara nobar yang digelar di halaman kantor bupati itu berlangsung pada Senin dini hari dan diikuti dengan suasana penuh antusias.
Namun, suasana berubah drastis saat pagi harinya para pegawai kembali ke kantor.
“Selesai nonton, kami pulang. Paginya pas balik kantor, situasinya sudah seperti ini. Kami kaget,” ujar Saikhu.
Menunggu Penjelasan Resmi KPK
Hingga kini, KPK masih belum merilis kronologi lengkap maupun dugaan kasus yang melatarbelakangi OTT terhadap Bupati Lombok Barat tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait konstruksi perkara, pihak-pihak yang turut diamankan, serta barang bukti yang berhasil disita dalam operasi tersebut.
Kasus ini kembali menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
