SITUBONDO – Video pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Situbondo yang menyebut warga menjual sapi, kambing, hingga berutang ke rentenir demi biaya berobat viral di media sosial dan memicu kegaduhan publik.
Merespons hal itu, puluhan orang dari gabungan aliansi LSM ber-SKP Kabupaten Situbondo mendatangi kantor DPRD, Rabu (8/7/2026).
Mereka meminta klarifikasi langsung sekaligus menuntut kejelasan atas pernyataan tersebut.
Aliansi yang terdiri dari sejumlah LSM seperti Garda Sakera, Penjara Indonesia, Perkasa, MADAS Sedarah, LPKAN, Teropong, hingga Koreksi menilai narasi yang disampaikan Fraksi PDIP berpotensi menyesatkan dan melukai masyarakat, terutama karena selama ini program layanan kesehatan daerah seperti Brantas dan Brantas Plus dinilai telah membantu warga kurang mampu.
“Kedatangan kami untuk meminta fraksi PDIP menyebutkan secara jelas, by name by address, siapa warga yang menjual sapi dan kambing. Kami khawatir ada persoalan lain seperti pungutan liar di balik program kesehatan,” ujar Gafur, perwakilan LSM Penjara.
Senada, perwakilan LSM Koreksi, Aka, menyatakan kekecewaannya apabila partai sebesar PDIP tidak mampu membuktikan pernyataan yang telah terlanjur viral.
“Kami yakin PDIP bisa mempertanggungjawabkan pernyataan itu. Tapi jika tidak bisa menunjukkan data, layakkah disebut wakil rakyat?” kata Aka.
Dalam forum audiensi, juru bicara Fraksi PDIP, Ningsih, tidak memberikan jawaban spesifik terkait identitas warga yang dimaksud. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya menyampaikan aspirasi berdasarkan kondisi riil masyarakat.
“Kami petugas partai, kami merasakan denyut nadi 78 ribu masyarakat miskin itu,” ujar Ningsih.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras peserta audiensi. Salah satu anggota LSM MADAS, Febri, menilai anggota DPRD seharusnya berbicara sebagai wakil rakyat, bukan sebagai representasi partai.
“Anda itu wakil rakyat, bukan petugas partai,” tegasnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Situbondo, Rudi Afianto, kemudian menjelaskan bahwa narasi “jual sapi dan kambing” merupakan bahasa kerakyatan yang dirumuskan dari berbagai keluhan masyarakat.
“Substansinya bukan pada jual ternak, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan rumah sakit dibenahi,” kata Rudi.
Ia menambahkan, pernyataan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan dan pengelolaan rumah sakit.
Namun, hingga audiensi berakhir, Fraksi PDIP belum dapat menyampaikan data konkret maupun contoh kasus yang dapat memverifikasi pernyataan tersebut.
Aksi audiensi semakin menyita perhatian ketika Kasatgas Anti Premanisme yang juga koordinator aliansi, Bang Ipoel, membawa sekoper uang dan meletakkannya di depan meja forum.
“Kalau memang ada warga itu, sebutkan. Kami siap mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan. Jangan sampai ini hanya menjadi konten viral tanpa dasar,” tegasnya.
Suasana audiensi sempat memanas karena jawaban dari perwakilan fraksi dinilai berputar-putar dan tidak menyentuh inti persoalan. Sejumlah peserta bahkan meluapkan kekecewaan karena merasa pertanyaan sederhana tidak dijawab secara tegas.
Karena tidak memperoleh kejelasan, aliansi LSM akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum dengan melaporkan akun TikTok yang mengunggah video tersebut ke Polres Situbondo.
“Biar terang-benderang. Kalau benar, kami bantu rakyat. Kalau hoaks, harus ada pertanggungjawaban agar tidak menimbulkan keresahan,” ujar Bang Ipoel Kasatgas Anti Premanisme yang menjadi pembina semua LSM ber-SKP.
Polemik ini pun menjadi sorotan publik dan menambah dinamika politik lokal, terutama terkait isu pelayanan kesehatan bagi puluhan ribu warga miskin di Situbondo.
