JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, mayoritas satuan pendidikan yang dicoret merupakan sekolah swasta bertaraf internasional.
Keputusan tersebut diambil setelah BGN melakukan pendataan dan evaluasi terhadap satuan pendidikan yang menjadi sasaran program MBG.
"Saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat makan bergizi gratis di seluruh Indonesia," ujar Sudaryono dalam unggahan Instagram resmi BGN, Kamis (10/9/2026).
Menurut dia, selain berstatus sebagai sekolah swasta bertaraf internasional, terdapat sejumlah sekolah yang memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional.
Sebagian sekolah juga dinilai telah mampu membiayai kebutuhan pendidikannya secara mandiri sehingga tidak bergantung pada bantuan operasional sekolah (BOS).
"Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerimaan manfaat tadi adalah sekolah-sekolah yang adalah sekolah swasta bertaraf internasional," kata Sudaryono.
240.000 Satuan Pendidikan Belum Terlayani
BGN melakukan pendataan satuan pendidikan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren hingga sekolah keagamaan lainnya.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG.
Artinya, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum memperoleh program makan bergizi gratis.
Sudaryono mengatakan BGN menerima banyak permohonan dari sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG.
Namun, permohonan tersebut tidak serta-merta membuat sekolah langsung menerima program. BGN akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memberikan layanan secara bertahap.
"Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai," ujarnya.
Sekolah di Wilayah 3T Diprioritaskan
Di tengah masih banyaknya satuan pendidikan yang belum terlayani, BGN menetapkan sejumlah wilayah sebagai prioritas.
Sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan mendapatkan perhatian lebih dahulu.
Selain itu, prioritas juga diberikan kepada daerah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
Sudaryono mencontohkan wilayah Maluku dan Papua. Di kedua wilayah tersebut, terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG.
"Maluku dan Papua akan menjadi prioritas bersama daerah-daerah lain dengan angka stunting tinggi serta wilayah 3T yang tersebar di Indonesia," kata dia.
Untuk memperluas cakupan program, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah-wilayah prioritas.
Pembukaan SPPG akan dilakukan secara bertahap dan terukur. Langkah tersebut dilakukan agar penambahan dapur MBG berjalan aman, efisien, serta tepat sasaran.
"Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap terukur sehingga implementasi dari program aktivasi pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan," ujar Sudaryono.
