Notification

×

Iklan

=

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Batalkan Aksi ke KPK, LSM Siti Jenar Tetap Laporkan Dugaan Jual-Beli Proyek APBD Situbondo

Saturday, October 31, 2026 | October 31, 2026 WIB Last Updated 2026-10-31T14:12:36Z

 

Eko Febriyanto ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Siti Jenar beberkan pembatalan aksinya ke KPK RI


SITUBONDO – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Siti Jenar membatalkan rencana aksi penyampaian pendapat di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (4/11/2026).

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Aksi sekaligus Penanggung Jawab LSM Siti Jenar Eko Febriyanto, melalui sebuah video berdurasi 8 menit 4 detik yang direkam di Besuki, Kabupaten Situbondo, Sabtu (31/10/2026).

Dalam video tersebut, Eko menyampaikan bahwa pembatalan aksi bukan berarti pihaknya menghentikan perjuangan untuk mendorong pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan dan anggaran daerah di Kabupaten Situbondo.

Ia menjelaskan, keputusan membatalkan aksi diambil setelah mempertimbangkan sejumlah hal, termasuk kekecewaannya terhadap sikap Polda Metro Jaya.

Kekecewaan itu berkaitan dengan kehadiran Kapolda Metro Jaya bersama sejumlah pejabat utama (PJU) dalam kegiatan peringatan Sumpah Pemuda yang diprakarsai Raffi Ahmad di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.

Menurut Eko, kegiatan tersebut dipersepsikan oleh sejumlah kalangan aktivis dan mahasiswa sebagai panggung untuk meng-counter gerakan mahasiswa dan elemen aktivis yang sebelumnya menyampaikan aspirasi kritis.

"Perlu kami tegaskan, Polda Metro Jaya merupakan institusi kepolisian yang menjadi tujuan kami dalam menyampaikan pemberitahuan kegiatan sekaligus mengajukan permohonan pengamanan atas rencana aksi tersebut," ujar Eko dalam video pernyataannya.

Ia mempertanyakan bagaimana pihaknya dapat menjalankan aksi dengan penuh keyakinan apabila pada saat bersamaan merasa kecewa terhadap institusi yang menjadi tempat mengajukan permohonan pengamanan.

Atas pertimbangan tersebut, Eko menyatakan secara resmi membatalkan rencana aksi di depan Gedung KPK.
Surat pemberitahuan aksi yang sebelumnya dikirimkan kepada Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya pada Jumat (30/10/2026) juga dinyatakan dicabut.

Pengaduan ke KPK Tetap Berjalan
Meski membatalkan aksi di jalanan, Eko menegaskan pengaduan kepada KPK tetap dilanjutkan melalui sejumlah saluran resmi.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai perubahan strategi, bukan perubahan tujuan perjuangan.

"Aksi kami batal, tetapi pengaduan kami tetap berjalan, kami mengubah cara bukan memgubah tujuan," tegasnya.

Eko mengungkapkan, pengaduan tersebut akan disampaikan melalui beberapa jalur, di antaranya Whistleblowing System (WBS) KPK, email pengaduan resmi, komunikasi dengan unit terkait di KPK, serta pengiriman dokumen laporan beserta lampiran pendukung.

Adapun substansi laporan yang ingin disampaikan adalah permintaan kepada KPK agar melakukan monitoring, supervisi, dan pengawasan secara komprehensif terhadap tata kelola anggaran serta pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Situbondo.

Dalam laporannya, Eko mengaku turut menyertakan informasi dan dokumen pendukung terkait dugaan praktik jual-beli proyek APBD di Kabupaten Situbondo.

"Kami tidak meminta siapa pun dinyatakan bersalah tanpa proses pemeriksaan. Kami hanya menuntut agar setiap dugaan yang disertai informasi dan dokumen pendukung ditelaah secara sungguh-sungguh," katanya.

Ia berharap KPK memberikan perhatian terhadap laporan tersebut dan melakukan penelaahan secara profesional, objektif, serta sesuai dengan kewenangan hukum yang berlaku.

Eko juga menegaskan bahwa perjuangan mengawal kepentingan publik tidak harus dilakukan melalui aksi demonstrasi.

Menurut dia, penyampaian pengaduan melalui dokumen dan sistem pelaporan resmi merupakan langkah lain yang tetap dapat ditempuh untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Dengan demikian, meski rencana aksi pada 4 November 2026 dibatalkan, LSM Siti Jenar memastikan upaya menyampaikan laporan terkait dugaan penyimpangan tata kelola anggaran di Kabupaten Situbondo tetap berlanjut.

×
Berita Terbaru Update