Mediasi dua kelompok Nelayan di kantor Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan
SITUBONDO – Potensi konflik antara nelayan asal Probolinggo dan nelayan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berhasil diredam melalui musyawarah yang difasilitasi Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Situbondo.
Dalam kesepakatan tersebut, jumlah perahu nelayan Probolinggo yang diperbolehkan menangkap ikan di perairan Panarukan dibatasi maksimal tujuh perahu. Mereka juga diwajibkan beroperasi di zona penangkapan yang telah disepakati dan tidak melaut pada malam hari. Senin malam (19/10/2026).
Musyawarah digelar di Kantor Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Senin (19/10/2026) pukul 19.00 WIB. Pertemuan itu melibatkan perwakilan kedua kelompok nelayan, pemerintah desa, Dinas Peternakan dan Perikanan, pihak kecamatan, PosAL, serta Polsek Panarukan.
Kasatpolairud Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiyasa mengatakan, musyawarah dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait potensi perselisihan antara nelayan lokal dan nelayan dari Probolinggo.
Nelayan Panarukan Keluhkan Hasil Tangkapan Menurun
Persoalan bermula dari keberadaan puluhan perahu nelayan asal Probolinggo yang menangkap ikan layur di perairan pesisir Panarukan. Hasil tangkapan mereka kemudian dijual kepada pengepul ikan setempat.
Kehadiran perahu - perahu tersebut menimbulkan keresahan di kalangan nelayan Panarukan. Mereka menilai wilayah tangkap semakin terbatas dan hasil tangkapan berkurang.
Kondisi itu juga dipengaruhi perbedaan alat tangkap yang digunakan. Nelayan Probolinggo disebut menggunakan peralatan yang lebih modern, termasuk mesin untuk menarik tali ris jaring. Sementara itu, sebagian nelayan Panarukan masih mengandalkan pancing dan jaring manual.
Nelayan Panarukan pun menginginkan agar kapal-kapal dari Probolinggo tidak menangkap ikan di wilayah perairan mereka karena dikhawatirkan mengganggu aktivitas penangkapan ikan nelayan setempat.
Untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik, Satpolairud Polres Situbondo memberikan kesempatan kepada perwakilan kedua pihak untuk menyampaikan keluhan dan pendapat masing-masing.
Perahu Probolinggo Dibatasi Maksimal Tujuh
Dalam pembahasan, Kepala Desa Kilensari mengusulkan agar kedua kelompok nelayan mengedepankan pertimbangan kemanusiaan. Nelayan Panarukan diharapkan tetap memberikan kesempatan kepada nelayan Probolinggo untuk mencari ikan, dengan jumlah perahu yang dibatasi.
Perwakilan Dinas Peternakan dan Perikanan juga menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan jalur penangkapan ikan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan.
Dalam musyawarah tersebut, disepakati bahwa kapal nelayan Probolinggo yang beroperasi di perairan Panarukan dibatasi maksimal tujuh perahu. Apabila jumlahnya melebihi batas tersebut, koordinator nelayan Probolinggo bertanggung jawab memulangkan perahu yang tidak termasuk dalam kuota.
Selain pembatasan jumlah perahu, kedua pihak menyepakati sejumlah ketentuan lain:
Pertama, Perahu nelayan Probolinggo harus menangkap ikan di zona 1B, yakni di wilayah yang menurut kesepakatan berada lebih dari dua mil laut atau sekitar 3,6 kilometer dari garis pantai.
Kedua, aktivitas penangkapan ikan hanya diperbolehkan dari pagi hingga sore hari. Nelayan Probolinggo tidak diperbolehkan melakukan aktivitas penangkapan pada malam hari.
Ketiga, seluruh nelayan Probolinggo yang beroperasi akan didata oleh koordinator nelayan, pembeli ikan, dan kepala kampung pesisir utara. Pendataan mencakup identitas nelayan, dokumen kapal, serta foto perahu.
Hasil musyawarah juga akan dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan dibagikan kepada pihak-pihak terkait serta instansi yang hadir.
Utamakan Dialog untuk Cegah Konflik
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi jalan tengah bagi nelayan Panarukan yang mengkhawatirkan penurunan hasil tangkapan dan nelayan Probolinggo yang mencari nafkah di laut.
Melalui pembatasan jumlah perahu. pengaturan waktu operasional, dan penentuan wilayah tangkap, kedua kelompok diharapkan dapat menjalankan aktivitas perikanan tanpa memicu perselisihan.
Satpolairud Polres Situbondo bersama instansi terkait turut mendorong agar kesepakatan tersebut dipatuhi oleh kedua pihak.
Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan, musyawarah berlangsung lancar, aman, dan terkendali. Situasi perairan Situbondo juga dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif setelah pertemuan berlangsung.
