JAKARTA – Dugaan praktik politik uang dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 mencuat setelah beredar laporan kronologi yang disebut telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan tersebut memuat dugaan penyerahan uang kepada sejumlah pengurus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dari klaster Sumatera Utara menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35 pada Agustus 2026.
Dalam dokumen yang disampaikan oleh HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, seorang warga NU yang mengidentifikasi dirinya sebagai kiai kampung, pelapor mengaku menerima uang sebanyak empat kali dengan total Rp250 juta.
Kronologi itu mencantumkan sejumlah lokasi, tanggal, nominal uang, serta nama beberapa tokoh yang disebut dalam laporan. Namun, kebenaran seluruh tuduhan tersebut masih perlu dikonfirmasi secara independen.
Kronologi dugaan penyerahan uang
Dalam laporan tersebut, peristiwa pertama disebut terjadi pada 11 Agustus 2026 di Hotel Mercure Medan. Pelapor mengaku menghadiri kegiatan yang melibatkan pengurus wilayah dan cabang NU se-Sumatera Utara.
Setelah kegiatan selesai, sejumlah Rais dan Katib Syuriah PCNU disebut diundang ke salah satu ruangan hotel untuk menyerahkan usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Pelapor mengklaim, dalam pertemuan itu, Sulaiman Tanjung yang disebut sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU menyerahkan uang Rp50 juta kepada Rais atau Katib Syuriah. Penerima uang, menurut laporan tersebut, juga diminta menandatangani daftar penerimaan.
Selanjutnya, pada 25 Agustus 2026, para pengurus PCNU yang terdiri atas Rais, Katib, Ketua Tanfidziyah, dan Sekretaris Tanfidziyah disebut diundang ke Medan untuk mendapatkan arahan sebelum berangkat ke Surabaya.
Rombongan kemudian bertolak ke Surabaya pada 26 Agustus 2026 menggunakan pesawat Lion Air dan Citilink.
Setibanya di Bandara Juanda, rombongan disebut dijemput menggunakan mobil yang membawa atribut QONAS, sebelum diarahkan menuju Hotel Trans Luxury Surabaya.
Dalam dokumen itu, pelapor mengklaim Nusron Wahid bersama tim memberikan arahan kepada peserta. Sejumlah pengurus PCNU kemudian disebut diarahkan secara bergiliran ke salah satu kamar untuk menerima uang.
Pelapor menyebut masing-masing dari empat pengurus PCNU menerima Rp100 juta, sehingga total uang yang diterima satu PCNU mencapai Rp200 juta.
Dugaan pemberian uang berlanjut di Surabaya
Kronologi berikutnya merujuk pada 28 Agustus 2026 sekitar pukul 23.11 WIB.
Dalam laporan itu, para Ketua PCNU disebut diminta berkumpul di kediaman Nusron Wahid di Jalan Teuku Cik Ditiro untuk mengikuti konsolidasi dan penguatan strategi.
Setelah melakukan registrasi dan menerima arahan, peserta disebut diarahkan ke ruangan lain untuk menerima uang dalam amplop senilai Rp50 juta.
Dua hari kemudian, pada 30 Agustus 2026 sekitar pukul 12.54 WIB, para peserta kembali disebut diundang ke lokasi yang sama. Dalam pertemuan tersebut, menurut pengakuan pelapor, peserta diminta menuliskan lima nama calon Ketua Umum PBNU, yakni KH Abdul Hakim Mahfudz, KH Zulfa Mustofa, Prof M Nuh, Saifullah Yusuf, dan Nusron Wahid.
Setelah proses tersebut, pelapor mengaku kembali menerima uang Rp50 juta.
Jika merujuk pada pengakuan dalam dokumen itu, total uang yang diterima pelapor dalam empat kesempatan mencapai Rp250 juta.
Rinciannya, Rp50 juta pada 11 Agustus di Medan, Rp100 juta pada 26 Agustus di Surabaya, Rp50 juta pada 28 Agustus, dan Rp50 juta pada 30 Agustus 2026.
Pelapor mengaku menyerahkan kronologi kepada KPK
Dalam pernyataan pengantarnya, Khalilur R Abdullah Sahlawiy menyebut kronologi tersebut berasal dari laporan seseorang yang mengaku mengalami langsung peristiwa itu.
Ia mengeklaim laporan tersebut memuat rincian waktu, tempat, nama orang yang disebut menyerahkan uang, nominal, hingga pecahan uang yang diterima.
Menurut Khalilur, laporan tersebut baru menggambarkan satu klaster, yakni Sumatera Utara. Ia juga mendorong pihak-pihak yang mengetahui dugaan praktik tersebut untuk menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum.
Khalilur menyerukan agar pihak yang menerima uang mengembalikannya dan melaporkan kejadian tersebut secara terbuka kepada pihak berwenang.
Meski demikian, dokumen kronologi yang beredar belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh peristiwa yang dituduhkan benar terjadi. Status laporan, bukti pendukung, serta hasil pemeriksaan KPK perlu dipastikan melalui sumber resmi.
KPK perlu memberikan konfirmasi
Dalam catatan penutupnya, Khalilur menyatakan pengembalian uang dilakukan pada Jumat, 16 Oktober 2026, mulai pukul 16.30 WIB. Ia juga mempersilakan pihak yang ingin melakukan validasi untuk menanyakan langsung kepada penyidik KPK.
Namun, informasi mengenai penerimaan laporan, proses pengembalian uang, dan tindak lanjut penyidik masih perlu dikonfirmasi kepada KPK.
Konfirmasi juga diperlukan dari nama-nama yang disebut dalam dokumen tersebut, termasuk terkait dugaan keterlibatan mereka dalam penyerahan uang maupun pengarahan peserta Muktamar NU ke-35.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan transaksi uang dalam proses pengambilan keputusan organisasi keagamaan. Pembuktian atas dugaan tersebut harus dilakukan melalui pemeriksaan bukti dan keterangan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
