Notification

×

Iklan

=

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Suap Muktamar Demi Rais Aam, Gus Lilur Laporkan Dugaan Jual Beli Suara ke KPK

Tuesday, October 13, 2026 | October 13, 2026 WIB Last Updated 2026-10-13T06:52:07Z

 


SITUBONDO – HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, kiai kampung asal Situbondo yang akrab disapa Gus Lilur, resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait praktik jual beli suara dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut disampaikan pada Senin (12/10/2026), sekitar pukul 11.15–12.30 WIB. Gus Lilur menduga praktik yang disebutnya sebagai riswah atau suap itu berkaitan dengan upaya memenangkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurut Gus Lilur, dugaan praktik tersebut melibatkan aliran dana yang disebutnya bersumber dari hasil korupsi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Gus Lilur menjelaskan, kedatangannya ke KPK memiliki dua tujuan. Pertama, menyampaikan laporan umum mengenai dugaan jual beli suara dalam Muktamar ke-35 NU. Kedua, mengatur jadwal dengan penyidik KPK untuk memfasilitasi pengembalian uang yang diduga berkaitan dengan praktik suap tersebut.

“ Agar beberapa PCNU yang mau mengembalikan dana riswah bisa langsung diterima penyidik KPK, dan uang riswahnya bisa langsung disita oleh penyidik KPK,” kata Gus Lilur.

Ia menegaskan, laporan yang disampaikan pada tahap awal itu belum secara khusus menjerat atau memidanakan individu tertentu. Laporan tersebut, menurut dia, berisi pemaparan mengenai dugaan alur pemberian uang, pihak-pihak yang disebut terlibat, serta sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi.

“Dalam LP Tipikor ini saya belum memidanakan secara khusus para pelaku riswah Muktamar,” ujarnya.

Dugaan Suap Bermula dari Pertemuan Pengurus NU
Gus Lilur mengungkapkan, dugaan praktik jual beli suara tersebut bermula dari serangkaian pertemuan yang melibatkan puluhan pengurus cabang NU di sejumlah ibu kota provinsi.

Pertemuan-pertemuan itu, menurut keterangannya, dikoordinasikan oleh oknum pengurus NU setempat yang disebut ditunjuk Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf sebagai bagian dari tim sukses.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Lilur mengklaim terdapat tiga hal utama yang disampaikan kepada para pengurus.

Pertama, paket sembilan nama calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang disebut harus dipilih. Kesembilan nama tersebut adalah:
KH Miftachul Akhyar
KH Nurul Huda Djazuli (Ploso)
KH Anwar Manshur (Lirboyo)
KH Anwar Iskandar
KH Afifuddin Muhajir
KH Muhammad Wildan Salam
Dr KH Abun Bunyamin, MA
AG Dr KH Baharuddin HS, MA
TGK KH Nuruzzahri Yahya (Waled Nu)

Namun, daftar yang disebut Gus Lilur itu tidak sepenuhnya sama dengan hasil resmi pemilihan anggota AHWA yang diumumkan panitia pada 30 Agustus 2026.

Dalam hasil tersebut, Prof KH Said Aqil Siroj tercatat sebagai salah satu dari sembilan anggota AHWA terpilih, sedangkan KH Muhammad Wildan Salam tidak termasuk dalam sembilan nama yang ditetapkan.

Kedua, menurut Gus Lilur, para pengurus disebut diarahkan untuk mendukung mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU melalui AHWA atau berdasarkan restu Rais Aam, dengan lebih dari satu calon Ketua Umum.

Ketiga, ia menyebut dua lokasi yang diduga menjadi tempat pembayaran uang muka, yakni Hotel Fatma di Jombang dan posko Nusron Wahid di Jalan Teuku Cik Ditiro, Desa Pulo Lor, Jombang.

Seluruh keterangan mengenai pertemuan, arahan pemilihan, dan lokasi transaksi tersebut merupakan klaim yang disampaikan Gus Lilur dalam laporannya dan masih memerlukan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Tiga Tahap Dugaan Aliran Uang
Gus Lilur menduga pemberian uang kepada sejumlah pihak berlangsung melalui tiga tahapan, mulai dari pembayaran uang muka hingga pelunasan menjelang dan selama pelaksanaan muktamar.

Tahap pertama: pembayaran uang muka di sejumlah daerah.
Menurut dia, pembayaran awal diduga dilakukan melalui mobilisasi pengurus wilayah NU ke sejumlah hotel di ibu kota provinsi.

Ia menyebut beberapa wilayah yang diduga menjadi lokasi kegiatan tersebut, antara lain Bengkulu, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah wilayah di Sulawesi.

Tahap kedua: pembayaran lanjutan di Surabaya.
Gus Lilur menyebut pembayaran berikutnya diduga berlangsung di sejumlah hotel di Surabaya menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Dua lokasi yang disebutnya adalah Hotel Four Points di kawasan Tunjungan Plaza dan Hotel Bumi Surabaya.

Tahap ketiga: pelunasan di Jombang.
Pelunasan, menurut Gus Lilur, diduga dilakukan di Hotel Fatma dan posko Nusron Wahid di Jombang.
Ia menyebut tidak semua penerima diduga melalui tiga tahapan pembayaran. Sebagian, menurut keterangannya, hanya menerima uang dalam dua tahap karena tidak memperoleh pembayaran lanjutan di Surabaya.

“Demikianlah tiga tahapan yang dalam dugaan tersebut sebagai rangkaian sempurnanya riswah: DP pertama, DP kedua, dan pelunasan,” ujar Gus Lilur.

Meski memaparkan secara terperinci dugaan aliran uang tersebut, rincian nominal, bukti transaksi, dan identitas seluruh penerima masih perlu diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan KPK.

Empat Nama Disebut Akan Dilaporkan Secara Khusus
Dalam keterangannya, Gus Lilur menyebut Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf, bersama orang-orang yang disebutnya sebagai tim sukses, termasuk Sulaiman Tanjung, sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut.

Ia menuding rangkaian dugaan transaksi itu diarahkan untuk memenangkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU.
Gus Lilur menyatakan akan kembali mendatangi KPK pada pekan berikutnya untuk menyampaikan laporan yang secara khusus menyebut empat nama, yakni KH Miftachul Akhyar, Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, dan Sulaiman Tanjung.

Ia juga berencana melaporkan sejumlah pihak yang disebutnya berperan sebagai tim sukses di berbagai provinsi tempat pertemuan diduga berlangsung.

Rencana pelaporan tersebut merupakan pernyataan Gus Lilur. Adapun kebenaran dugaan keterlibatan masing-masing pihak harus ditentukan berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.

“Ibarat pertunjukan film, LP Tipikor ini baru tayangan pembuka. Belum isi filmnya. Apalagi aksi paling serunya,” tutur Gus Lilur.

Mengaitkan Dugaan dengan Perkara di Kementerian ATR/BPN
Gus Lilur mengaitkan laporannya dengan perkara dugaan korupsi yang ditangani KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Menurut keterangannya, pada 14 September 2026, sekitar dua pekan setelah Muktamar ke-35 NU berakhir pada 31 Agustus 2026, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor.

Dalam perkara tersebut, sebagaimana disebutkan dalam keterangannya, KPK menyita uang tunai dalam rupiah dan valuta asing senilai Rp106,3 miliar serta menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat dari delapan tersangka itu disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
Gus Lilur menduga perkara tersebut memiliki kaitan dengan sumber dana yang disebutnya digunakan dalam praktik jual beli suara di Muktamar ke-35 NU. Namun, dugaan hubungan antara perkara di Kementerian ATR/BPN dan dugaan suap dalam muktamar tersebut perlu dibuktikan secara terpisah melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Penyitaan uang dalam perkara ATR/BPN maupun penetapan tersangka dalam perkara tersebut, dengan sendirinya, tidak membuktikan adanya aliran dana untuk kepentingan pemilihan di lingkungan NU.

Mekanisme Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum
Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Dalam forum tersebut, mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU melalui AHWA atau berdasarkan restu Rais Aam disebut memperoleh dukungan 401 suara. Sementara itu, mekanisme pemilihan langsung memperoleh 150 suara.

KH Miftachul Akhyar kemudian terpilih sebagai Rais Aam PBNU. Dalam pemilihan anggota AHWA, ia menempati urutan keempat dengan perolehan 350 suara, di bawah KH Nurul Huda Djazuli yang meraih suara tertinggi sebanyak 485 suara.

Hasil pemilihan tersebut menjadi bagian dari konteks yang disoroti Gus Lilur dalam laporannya. Namun, hasil pemilihan dan mekanisme yang digunakan dalam muktamar tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik suap.

Hingga dugaan tersebut dibuktikan melalui proses hukum, informasi mengenai aliran dana, pihak yang diduga terlibat, serta tujuan pemberian uang harus tetap diperlakukan sebagai dugaan, bukan sebagai fakta hukum yang telah berkekuatan tetap.

Salam amar makruf nahi munkar.
HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy
Warga NU, Kiai Kampung
Penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya

×
Berita Terbaru Update