Masjid Jamik Al-Karomah Asembagus setelah di renovasi tahun 1975
SITUBONDO – Peran Kiai Haji Nahrawi atau yang dikenal dengan julukan Rama Pangolo dalam penyebaran Islam di wilayah timur Kabupaten Situbondo mulai terungkap melalui penelusuran sejarah lokal. Ia disebut memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo hingga pembangunan Masjid Jamik Al-Karomah di Asembagus.
Peneliti sejarah lokal, Irwan Rakhday, mengungkapkan bahwa kiprah Rama Pangolo tidak terlepas dari kolaborasinya dengan KHR. Syamsul Arifin, pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo.
Temuan tersebut dirangkum berdasarkan wawancara dengan keluarga keturunan KH. Nahrawi serta penelusuran arsip kolonial Belanda.
Menurut Irwan, kolaborasi keduanya berlangsung intensif pada periode 1908–1914. Saat itu, KHR. Syamsul Arifin membangun basis pendidikan Islam melalui pesantren di Sokarajjha, yang kini dikenal sebagai Sukorejo.
Sementara itu, KH. Nahrawi menjalankan peran dalam urusan keagamaan di wilayah Kawedanan Sumberwaru.
“KHR. Syamsul Arifin membangun basis umat melalui pesantren di Sokarajjha, sementara KH. Nahrawi sebagai Voorzitter van de Mohammedaansche Zaken atau Ketua Urusan Agama Islam di Kawedanan Sumberwaru memberikan payung administratif dan legitimasi keagamaan,” kata Irwan, Minggu (18/10/2026).
Ia menjelaskan, kolaborasi antara ulama dan pejabat urusan agama tersebut menjadi bagian dari perjalanan perkembangan pesantren hingga mampu beroperasi secara penuh pada 1914.
Jejak Rama Pangolo dalam Arsip Kolonial
Irwan menjelaskan, sebutan Rama Pangolo secara harfiah berarti Bapak Penghulu dalam bahasa Madura.
Dalam arsip kolonial Belanda, jabatan yang diemban KH. Nahrawi tercatat sebagai Voorzitter van de Mohammedaansche Zaken. Jabatan tersebut berkaitan dengan urusan keagamaan Islam, termasuk kepemimpinan Priesterraad atau mahkamah Islam serta lembaga kepenghuluan yang dikenal sebagai Kapengulon.
KH. Nahrawi bertugas di wilayah Kawedanan Sumberwaru, Afdeling Panarukan, Karesidenan Besuki. Ia berada dalam struktur pemerintahan yang dipimpin Wedana Sumberwaru, Kiai Atmodiwiryo atau Raden Ngabehi Atmodiwiryo.
Kawedanan Sumberwaru sendiri berdiri pada 18 Oktober 1893. Sedangkan pusat pemerintahan berada di kantor Kawedanan di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.
Untuk memperkuat penelusuran sejarah itu, Irwan merujuk Peta Topografi Kolonial Belanda Lembar Asembagus tahun 1915 yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Dalam peta tersebut, lokasi kantor urusan agama pada masa kolonial ditandai dengan simbol kotak berwarna merah di sekitar pertigaan Jalan Raya Asembagus dan Jalan Seruni, Desa Trigonco.
“Pada peta itu belum berdiri masjid jamik. Diperkirakan baru ada musala kecil sebagai cikal bakal masjid yang didirikan pada 1930,” jelasnya.
Tanah Pribadi Diwakafkan untuk Masjid Jamik
Penelusuran Irwan juga mengungkap bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan Masjid Jamik Al-Karomah di Asembagus merupakan tanah pribadi milik KH. Nahrawi.
Pada 1930, tanah tersebut diwakafkan untuk pembangunan masjid. Pembangunannya turut dibantu KHR. As’ad Syamsul Arifin, putra KHR. Syamsul Arifin.
Menurut Irwan, fakta tersebut memperlihatkan kesinambungan hubungan antara keluarga ulama Sukorejo dan KH. Nahrawi dalam pengembangan kehidupan keagamaan masyarakat.
Keterangan mengenai kepemilikan tanah itu diperoleh Irwan dari Jamilah, cucu KH. Nahrawi, yang diwawancarai pada 1 Agustus 2018 di kediaman keluarga di kawasan Kauman, Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus.
Dalam kesaksiannya, Jamilah menyebut tanah tersebut sebelumnya digunakan sebagai kantor untuk mengurus berbagai keperluan keagamaan, termasuk pernikahan.
“Betul, Wan. Itu tanahnya Kae sendiri. Dulu di situ memang kantornya Kae untuk mengurusi orang nikah. Orang sini nyebutnya Kantor Pangolo,” ujar Jamilah dalam kesaksian yang dituturkan kembali oleh Irwan.
Ia juga menjelaskan bahwa tanah tersebut kemudian diwakafkan untuk pembangunan masjid agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurut Irwan, berdasarkan cerita keluarga, keputusan wakaf itu juga berkaitan dengan keinginan KH. Nahrawi agar tanah tersebut tidak menjadi sumber perebutan warisan di kemudian hari.
“Kalau jadi masjid, semua anak cucu ikut dapat pahalanya. Kalau jadi toko, habis dimakan waktu,” tutur Irwan, mengutip pesan yang disampaikan neneknya.
Kisah tersebut, lanjut Irwan, bersumber dari cerita keluarga yang juga dikaitkan dengan H. Muchtar, ayah Jamilah sekaligus anak Rama Pangolo.
Kantor KUA Lama Berakhir pada 1975
Keterangan mengenai keberadaan kantor urusan agama di kompleks Masjid Jamik Al-Karomah juga diperkuat oleh Hadariyusman, cicit KH. Nahrawi.
Hadariyusman, yang lahir pada 1963, diwawancarai Irwan pada Minggu pagi, 18 Oktober 2026, di lingkungan Kauman, Desa Trigonco. Ia menjelaskan bahwa kantor urusan agama peninggalan masa kolonial masih berada di kompleks masjid hingga akhirnya dibongkar ketika bangunan masjid direnovasi pada 1975.
“Yang saya ingat dulu, posisi kantor menghadap ke utara atau di halaman masjid. Jadi, masjid agak ke barat di sebelah kantor KUA. Halaman KUA dan halaman masjid satu area,” kata Hadariyusman.
Menurut dia, perluasan bangunan masjid saat renovasi membuat bekas lokasi kantor tersebut berubah fungsi.
“Ketika dibongkar tahun 1975, masjid diperluas hingga bekas posisi kantor jadi tempat wudhu muslimat yang sekarang,” imbuhnya.
Kesaksian tersebut melengkapi informasi dari arsip kolonial yang menjadi salah satu pijakan Irwan dalam merekonstruksi keberadaan kantor urusan agama pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
Menelusuri Warisan Sejarah Kawedanan Sumberwaru
Pengungkapan kisah Rama Pangolo merupakan bagian dari penelusuran sejarah lokal yang dilakukan Irwan melalui wawancara keluarga dan kajian arsip.
Data terbaru dari Hadariyusman melengkapi kesaksian Jamilah yang telah dihimpun sejak 2018. Finalisasi pengolahan data itu bertepatan dengan peringatan 133 tahun berdirinya Kawedanan Sumberwaru, yakni 18 Oktober 1893 hingga 18 Oktober 2026.
Bagi Irwan, kisah KH. Nahrawi memperlihatkan bagaimana peran pejabat urusan agama dapat berjalan beriringan dengan dakwah, pendidikan pesantren, dan pembangunan sarana ibadah.
Ia menilai, keputusan mewakafkan tanah strategis di jalur Pantura untuk kepentingan umat menjadi bagian penting dari warisan sejarah Rama Pangolo.
“Ia tidak mewariskan tanah strategis Pantura untuk toko, melainkan mewakafkannya. Dari jabatannya, ia juga memfasilitasi perkembangan pendidikan Islam dan kehidupan keagamaan masyarakat,” pungkas Irwan.
Temuan tersebut menambah catatan sejarah mengenai hubungan ulama, pejabat keagamaan, pesantren, dan masyarakat dalam perkembangan Islam di wilayah timur Situbondo pada awal abad ke-20.
