JAKARTA - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, untuk melaporkan dugaan praktik politik uang dalam pengondisian dukungan Rais Aam pada arena Muktamar NU.
Dalam kedatangannya, pengurus PCNU Sekadau tidak hanya menyerahkan dokumen dan kronologi dugaan penerimaan uang, tetapi juga mengembalikan uang yang sebelumnya mereka terima.
Ketua PCNU Kabupaten Sekadau Bagus Fitrianto bersama Katib Syuriah atau perwakilan Rais Syuriah menyerahkan sejumlah barang bukti, antara lain dokumen kronologi, tiket perjalanan, serta uang tunai yang disebut berkaitan dengan pemberian dana dalam rangka pengondisian dukungan.
Berkas tersebut diserahkan melalui bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK dan diterima pihak KPK.
Bagus mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga integritas organisasi sekaligus meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik politik uang yang mereka laporkan.
"Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima. Ini bukan kasus tunggal, setidaknya ada sekitar 27 Pengurus Cabang (PC) lain yang juga siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang yang mereka terima," ujar perwakilan PCNU Sekadau di Gedung KPK.
Kronologi Dugaan Penerimaan Dana
Berdasarkan kronologi tertulis yang diserahkan kepada KPK, rangkaian peristiwa bermula pada 8 Agustus saat rombongan pengurus NU dari Kalimantan Barat berangkat menuju Jakarta.
Dalam laporan tersebut, H. Kholil yang disebut sebagai pemilik PT Musdalifah Kalbar sekaligus pengusaha travel haji dan umrah disebut berperan sebagai koordinator wilayah Kalimantan Barat.
Rombongan berangkat dari Bandara Supadio Pontianak menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan Lion Air dengan nomor penerbangan IU691.
Setibanya di Jakarta, rombongan diarahkan menghadiri Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni IKAPETE di Gedung MPR RI.
Menurut laporan PCNU Sekadau, agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan penginapan rombongan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan.
Di hotel tersebut, H. Kholil disebut mengarahkan sejumlah utusan PCNU dan PWNU se-Kalimantan Barat untuk menerima uang muka atau DP sebesar Rp40 juta per perwakilan.
Dalam daftar yang diserahkan kepada KPK, penerima yang disebut antara lain berasal dari PWNU Kalimantan Barat serta PCNU Kubu Raya, Kapuas Hulu, Sanggau, Mempawah, Bengkayang, Kayong Utara, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Melawi, Landak, dan Sekadau.
PCNU Sekadau menyebut dana tersebut berkaitan dengan dugaan pengondisian dukungan terhadap salah satu kandidat Rais Aam dalam Muktamar NU.
Disebut Ada Pelunasan di Jombang
Rangkaian penerimaan dana, menurut laporan tersebut, berlanjut ketika rombongan memasuki arena Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur.
H. Kholil disebut kembali menghubungi para pengurus PCNU yang sebelumnya telah menerima uang muka di Jakarta.
Mereka kemudian diminta datang ke Hotel Fatma di Jombang untuk mengambil sisa dana yang disebut sebagai pelunasan dari tim pemenangan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
PCNU Sekadau menyatakan seluruh penerimaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk mengambil langkah pengembalian uang dan melaporkannya kepada KPK.
Minta KPK Usut dan Buka Perkembangan Kasus
Bagus mengatakan pihaknya menyerahkan dokumen perjalanan, kronologi penerimaan dana, serta uang tunai yang disebut terdiri atas uang muka di Hotel Royal Kuningan dan pelunasan di Hotel Fatma.
Mereka meminta KPK menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan hukum.
"Kami berharap KPK segera menindaklanjuti laporan ini dan memproses pihak-pihak yang memang terbukti terlibat," kata perwakilan PCNU Sekadau.
Selain itu, pelapor meminta perkembangan penanganan laporan dapat disampaikan secara transparan kepada publik.
PCNU Sekadau juga menyebut terdapat sejumlah PCNU lain yang disebut siap mengambil langkah serupa, termasuk mengembalikan uang yang mereka terima dan menyerahkan informasi kepada aparat penegak hukum.
Adapun tudingan mengenai adanya politik uang, pengondisian dukungan, serta keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pemberian dana tersebut merupakan materi laporan PCNU Sekadau kepada KPK dan masih perlu dibuktikan melalui proses hukum.
