Notification

×

Iklan

=

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Dugaan Mobilisasi Suara Muktamar NU Diseret ke KPK, Gus Lilur Soroti Hasil Pemilihan Rais Aam

Thursday, November 5, 2026 | November 05, 2026 WIB Last Updated 2026-11-05T13:07:37Z

 

JAKARTA – HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap, gratifikasi, dan pemufakatan jahat dalam pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar Ke-35 NU ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik jual beli suara dalam pemilihan pimpinan tertinggi organisasi Nahdlatul Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026.
Gus Lilur mendatangi Gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026), untuk menyerahkan tambahan bukti dan dokumen guna melengkapi laporan yang sebelumnya disampaikan pada 12 Oktober 2026.

Laporan pertama tercatat dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Pengaduan Masyarakat dengan Nomor Informasi 2026-A-04097 atas nama Khalilur Rahman Abdullah Sahlawy.

Dalam tanda bukti tersebut, pokok pengaduan tercantum sebagai laporan dugaan suap Muktamar demi Rais Aam Miftachul Akhyar.
Pada kedatangan keduanya, Gus Lilur menyerahkan tiga berkas laporan kepada tiga unsur di lingkungan KPK, yakni Pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, serta Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Ketiga penyerahan dokumen tersebut masing-masing diterima pada pukul 13.41 WIB, 13.43 WIB, dan 13.47 WIB.
"Laporan ini bukan laporan yang dibuat dalam semalam, dan bukan pula laporan yang berdiri sendiri. Pada 12 Oktober saya sudah datang. Hari ini saya datang lagi, membawa yang lebih lengkap," kata Gus Lilur.

Empat nama disebut dalam laporan
Dalam dokumen laporan tersebut, Gus Lilur menyebut empat nama yang diduga berkaitan dengan pemufakatan jahat dalam pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU.

Keempat nama itu adalah Miftachul Akhyar selaku Rais Aam PBNU, Saifullah Yusuf yang menjabat Menteri Sosial, Nusron Wahid selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Sulaiman Tanjung yang disebut menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus komisaris independen di dua badan usaha milik negara.

Gus Lilur menilai keterlibatan tiga nama yang disebutnya sebagai penyelenggara negara menjadi salah satu alasan dirinya membawa persoalan tersebut ke KPK.

"Justru karena mereka penyelenggara negara, perkara ini berada persis di tengah kewenangan KPK," ujarnya.
Meski demikian, penyebutan nama-nama tersebut merupakan bagian dari laporan dan dugaan pelapor. Kebenaran materi laporan serta ada atau tidaknya tindak pidana masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Soroti hasil pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi
Salah satu hal yang menjadi sorotan Gus Lilur adalah proses pemilihan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar Ke-35 NU.

Menurut uraian dalam laporannya, sebelum pemilihan pimpinan dilakukan, peserta muktamar terlebih dahulu menentukan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
Hasil pemungutan suara menunjukkan sebanyak 401 suara memilih mekanisme AHWA, sedangkan 150 suara menghendaki pemilihan secara langsung.

Dengan hasil tersebut, sembilan kiai yang terpilih sebagai anggota AHWA memiliki peran penting dalam menentukan Rais Aam. Posisi Rais Aam selanjutnya menjadi bagian penting dalam mekanisme penentuan Ketua Umum PBNU.

Gus Lilur menduga terdapat mobilisasi terhadap sejumlah pengurus cabang dan wilayah NU di berbagai daerah untuk mengusulkan nama-nama tertentu sebagai anggota AHWA.

Ia juga menyoroti hasil tabulasi pemilihan anggota AHWA yang menurut dokumen laporannya menunjukkan Miftachul Akhyar memperoleh 350 suara dan berada di urutan keempat.

Sementara itu, peraih suara tertinggi disebut berasal dari KH Nurul Huda Djazuli dengan 485 suara.
Namun, Miftachul Akhyar tetap terpilih sebagai Rais Aam.
"Satu angka itu saja sudah cukup menjadi pertanyaan. Bagaimana peraih suara keempat berakhir di kursi pertama?" tulis Gus Lilur dalam laporannya.

Kaitkan dengan OTT KPK di Kementerian ATR/BPN
Selain mempersoalkan proses pemilihan AHWA, Gus Lilur juga meminta KPK menelusuri kemungkinan hubungan antara dugaan pembiayaan mobilisasi peserta muktamar dengan perkara operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 14 September 2026.

Dalam laporannya, ia menyinggung penyitaan uang tunai dalam rupiah dan valuta asing dengan nilai total Rp 106,3 miliar dalam perkara tersebut.
Gus Lilur meminta KPK mendalami apakah terdapat keterkaitan antara uang yang disita dalam perkara tersebut dengan dugaan pengerahan peserta dalam Muktamar Ke-35 NU.

"Perkara itu bukan temuan saya, itu temuan KPK sendiri. Saya hanya meminta agar KPK berkenan menarik satu garis dari koper-koper itu ke arena Muktamar, dan memeriksa apakah garis itu benar-benar tersambung," tulisnya.

Permintaan tersebut merupakan dugaan dan permohonan penyelidikan dari pelapor. Hubungan antara kedua perkara itu belum dapat dinyatakan terbukti.

Serahkan laporan setebal 25 halaman
Gus Lilur menjelaskan, laporan yang diserahkan kepada KPK terdiri dari 25 halaman dan dilengkapi sejumlah dokumen pendukung.

Dokumen tersebut disusun dalam sepuluh bab yang memuat uraian dugaan tindak pidana, kronologi kejadian, dugaan pemufakatan jahat, daftar pihak yang dimohonkan untuk diperiksa, hingga daftar barang bukti yang diminta untuk diamankan.

Lampiran laporan di antaranya mencakup keterangan tertulis pengurus cabang NU dari dua klaster provinsi, dokumentasi foto, daftar pengurus, tabulasi resmi pemilihan anggota AHWA, serta identitas saksi yang disebut bersedia memberikan keterangan.

Gus Lilur mengklaim terdapat kesamaan pola dalam keterangan dari dua kelompok pelapor yang berasal dari wilayah berbeda dan berjarak ribuan kilometer.

Ia juga meminta KPK mengamankan sejumlah bukti yang diduga berada di tangan pihak ketiga, seperti rekaman kamera pengawas hotel, daftar tamu, bukti pembayaran hotel, manifes penerbangan, hingga kotak dan surat suara pemilihan.

Menurut dia, pengamanan bukti tersebut penting agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.

Minta saksi mendapat perlindungan hukum
Dalam laporannya, Gus Lilur juga meminta KPK memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam dokumen, baik terlapor, pelaksana lapangan, maupun saksi.
Selain itu, ia meminta perlindungan hukum bagi para pelapor dan saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Gus Lilur menegaskan bahwa pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan tidak serta-merta berarti orang tersebut bersalah.
"Justru pemeriksaanlah yang akan memisahkan nama yang bersih dari nama yang tidak. Dan itu adalah hak mereka yang bersih," katanya.

Ia juga menegaskan laporan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyerang organisasi Nahdlatul Ulama, melainkan sebagai upaya menjaga organisasi agar tetap menjadi milik warga NU.

"Saya ini warga NU, kiai kampung, bukan siapa-siapa. Yang saya jaga bukan kursi seseorang, melainkan apakah organisasi yang ikut mendirikan republik ini masih boleh dimiliki oleh warganya sendiri, atau sudah berpindah tangan kepada siapa pun yang sanggup membayar," ujar Gus Lilur.

Dengan diterimanya dokumen tambahan tersebut, laporan Gus Lilur tercatat telah disampaikan kepada KPK dan selanjutnya menunggu proses verifikasi serta penelaahan sesuai mekanisme pengaduan masyarakat.

×
Berita Terbaru Update