Notification

×

Iklan

=

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Penghasilan Cuma Rp 20.000 Sehari, Warga Panarukan Kaget Masuk Desil 8, Khawatir BPJS PBI Dicabut

Wednesday, September 2, 2026 | September 02, 2026 WIB Last Updated 2026-09-02T03:37:37Z

 

Gambar : ilustrasi

SITUBONDO – Seorang warga Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, berinisial JM, mengaku kaget setelah mengetahui dirinya tercatat dalam Desil 8 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

JM mengaku kondisi ekonominya jauh dari kata berkecukupan. Pria tersebut mengatakan dirinya tidak memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap dan rata-rata hanya memperoleh sekitar Rp 20.000 per hari.

"Saya tidak punya penghasilan tetap. Sehari paling dapat Rp 20.000," kata JM, Rabu (2/9/2026).

JM juga mengatakan rumah yang ditempatinya saat ini merupakan peninggalan orangtuanya.

Menurut dia, selama ini dirinya juga tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Ia hanya mendapat informasi bahwa namanya tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Namun, status tersebut belum pernah digunakannya karena JM mengaku belum pernah menjalani perawatan di rumah sakit.

Kaget setelah cek desil
JM baru mengetahui dirinya masuk Desil 8 setelah seorang tetangga membantunya mengecek data melalui aplikasi.

Ia mengaku terkejut karena kondisi ekonomi yang dirasakannya sehari-hari dinilai tidak sejalan dengan posisi desil tersebut.

"Saya kaget setelah dibantu tetangga cek, ternyata masuk Desil 8," ujarnya.

Kondisi itu membuat JM khawatir status kepesertaannya sebagai penerima BPJS PBI ikut terdampak.

"Saya takut nanti BPJS PBI saya dicabut," katanya.

Kekhawatiran JM muncul di tengah polemik mengenai data DTSEN yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan hasil pemeringkatan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

BPS sendiri menjelaskan bahwa Desil bukan label kaya atau miskin. Desil merupakan pemeringkatan relatif keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, bukan semata-mata berdasarkan penghasilan. Faktor yang diperhitungkan antara lain kondisi rumah, aset, listrik, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kondisi keluarga.

Karena itu, seseorang yang berada di Desil 8 tidak otomatis berarti memiliki penghasilan tinggi atau tergolong kaya.

Menkeu sebut anggaran BPS hampir Rp 7 triliun
Keluhan mengenai ketidaksesuaian data desil sebelumnya juga mendapat perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengatakan pemerintah telah memberikan tambahan anggaran kepada BPS untuk mendukung perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus. Ia menyebut nilainya hampir Rp 7 triliun. Pemerintah berharap kualitas data dapat semakin baik sehingga persoalan ketidaksesuaian data tidak kembali terjadi.

Namun, Kementerian Keuangan kemudian memberikan klarifikasi. Anggaran hampir Rp 7 triliun tersebut merupakan total alokasi operasional dan program BPS secara keseluruhan, bukan anggaran yang khusus digunakan untuk DTSEN atau Sensus Ekonomi saja.

Purbaya sebelumnya juga merespons banyaknya keluhan masyarakat terkait penetapan desil. Ia berharap perbaikan data yang dilakukan pemerintah membuat hasil pemeringkatan pada tahun berikutnya lebih rapi.

Warga bisa mengajukan pemutakhiran data
BPS menyebut masyarakat yang menemukan data kondisi sosial ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui kanal resmi, termasuk Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, maupun kanal Cek DTSEN. Pengajuan tersebut nantinya menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali.

Bagi JM, persoalan tersebut bukan sekadar angka di aplikasi. Ia berharap kondisi ekonominya yang sebenarnya dapat tercermin dalam data pemerintah sehingga dirinya tidak kehilangan akses terhadap program yang selama ini dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah.

×
Berita Terbaru Update