SURABAYA – Penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode mendatang mulai diwarnai dinamika. Rapat formatur pertama disebut memunculkan kekecewaan hingga berkembang menjadi isu masuknya kembali kepentingan politik dalam tubuh organisasi.
Salah satu yang menyoroti dinamika tersebut adalah warga NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy. Ia meminta proses penyusunan kepengurusan PBNU tetap mengedepankan profesionalitas, kompetensi, serta keterwakilan wilayah.
Khalilur menilai keputusan Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, yang menyodorkan nama Lukman Edy sebagai calon Sekretaris Jenderal PBNU merupakan bagian dari pertimbangan profesional.
Lukman Edy diketahui pernah menjabat Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) serta Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut Khalilur, pengalaman tersebut menjadi salah satu modal yang membuat Lukman Edy dinilai layak menduduki posisi strategis di PBNU.
“Dengan menyodorkan dua fakta objektif, yakni profesional-mumpuni dan keterwakilan wilayah,” kata Khalilur dalam pernyataannya.
Isu "PKB Come Back"
Penunjukan Lukman Edy kemudian disebut memunculkan isu mengenai kembalinya pengaruh PKB ke dalam PBNU.
Khalilur menilai isu tersebut tidak semestinya dijadikan dasar untuk menghakimi keputusan Gus Kikin. Ia menyebut Lukman Edy memiliki pengalaman organisasi dan dianggap memahami kerja-kerja lapangan yang dibutuhkan untuk membantu menjalankan roda organisasi PBNU.
“LE alias Lukman Edy adalah operator lapangan Gus Kikin dan punya pengalaman mumpuni untuk memangku dan mengampu posisi Sekjen PBNU,” ujarnya.
Ia juga menilai seorang ketua umum memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih orang yang akan bekerja bersamanya dalam menjalankan organisasi.
Soroti Dominasi Jawa Timur
Selain persoalan profesionalitas, Khalilur juga menyoroti aspek keterwakilan daerah dalam struktur PBNU.
Menurut dia, PBNU merupakan organisasi yang memiliki basis warga di seluruh Indonesia. Karena itu, struktur kepengurusannya dinilai perlu mencerminkan keberagaman wilayah tersebut.
Khalilur secara khusus menyoroti posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang sama-sama berasal dari Jawa Timur.
“PBNU memang bukan PWNU Jatim,” tegasnya.
Ia mempertanyakan jika posisi-posisi strategis lainnya juga didominasi oleh tokoh dari Jawa Timur.
“Rais Aam PBNU dari Jawa Timur, Ketum PBNU dari Jawa Timur. Masa jabatan lainnya diisi orang Jawa Timur semua?” kata Khalilur.
Bagi Khalilur, komposisi kepengurusan PBNU seharusnya tidak hanya merepresentasikan satu daerah, tetapi menggambarkan wajah NU secara nasional.
“Saya dan rasanya semua jamaah NU mendukung Gus Kikin menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur,” ujarnya.
Khalilur pun menyatakan dukungannya kepada Gus Kikin untuk melanjutkan proses penyusunan kepengurusan dengan mengedepankan profesionalitas dan prinsip egaliter.
Ia berharap para muassis NU turut memberikan dukungan dan keberkahan terhadap kepemimpinan Gus Kikin.
“Terus maju Gus Kikin. Semoga para muassis membersamai panjenengan. Bismillah,” pungkasnya.
Salam amar makruf nahiy mungkar
HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy.
Kiai Kampung
Cicit Sayyid Ali Murtadho
