JAKARTA — Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menjadi sorotan publik setelah disebut dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran suap bernilai miliaran rupiah.
Di tengah mencuatnya fakta persidangan, Djaka justru tampil dalam konferensi pers dan mengklaim keberhasilan penindakan rokok ilegal. Situasi kontras ini menuai kritik tajam dari kalangan pengusaha.
Salah satunya datang dari HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup). Ia menyebut langkah tersebut sebagai “selebrasi tanpa esensi”.
“Seharusnya pejabat setingkat dirjen menjadi pembantu Presiden dalam menjaga penerimaan negara dan memperbaiki tata kelola. Bukan malah menjadi beban moral,” ujar Gus Lilur dalam pernyataannya, Minggu (14/6/2026).
Ia bahkan secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi, bahkan mencopot Djaka dari jabatannya.
Menurut Gus Lilur, kritik tersebut bukan tanpa dasar. Ia merujuk pada fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Dalam sidang lanjutan pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo. Dalam keterangannya, kode “BC1” yang tertera dalam amplop cokelat disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai.
Kode tersebut disebut berisi uang Rp3 miliar setiap bulan dan diberikan secara berkala sejak Juli 2025 hingga Januari 2026. Total dugaan aliran dana mencapai Rp21 miliar.
Tak hanya itu, dalam persidangan sebelumnya pada 20 Mei 2026, jaksa juga mengungkap dugaan penerimaan suap sebesar 213.600 dolar Singapura atau hampir Rp3 miliar.
Namun, hanya berselang beberapa hari setelah fakta-fakta tersebut terungkap, Djaka tampil di hadapan publik. Pada 9 Juni 2026, ia mengumumkan keberhasilan operasi gabungan yang menyita 8,9 juta batang rokok ilegal di Tol JORR.
Nilai barang sitaan disebut mencapai Rp13,28 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp8,66 miliar.
Bagi Gus Lilur, langkah tersebut justru menunjukkan persoalan yang lebih mendasar.
“Penindakan itu hanya sebatas menangkap di jalanan, tidak menyentuh akar masalah. Konferensi pers dilakukan seolah-olah penindakan besar, padahal tidak bernilai strategis,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai “pertunjukan kosong” yang tidak menyelesaikan persoalan mendasar di sektor kepabeanan dan cukai.
“Atas dasar itu, saya melihat ini bukan sekadar soal rokok ilegal, tapi soal kepemimpinan yang bermasalah secara moral,” kata dia.
Gus Lilur juga mengingatkan bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah menyatakan akan melakukan pencopotan jika terbukti ada keterlibatan serius.
Menurutnya, fakta persidangan sudah cukup menjadi dasar evaluasi,“Jika pejabat pembantu Presiden sudah disebut dalam persidangan terkait dugaan suap, tentu ini bukan hal ringan. Presiden membutuhkan pembantu yang berintegritas, bukan yang justru menimbulkan masalah,” ujarnya.
Ia menilai, berbagai kebijakan Presiden dalam memperbaiki tata kelola ekonomi berisiko tidak efektif jika dijalankan oleh pejabat yang bermasalah secara moral dan hukum.
Di sisi lain, Gus Lilur juga mendorong Presiden untuk berani membuka ruang bagi figur-figur yang memiliki rekam jejak kuat dalam integritas dan keberanian.
Ia menyebut sejumlah nama sebagai contoh alternatif yang dinilai layak dipertimbangkan untuk memperkuat pemerintahan.
“Negara ini membutuhkan orang-orang yang bekerja nyata dan menyelesaikan masalah sampai ke akar, bukan sekadar pandai mengelola pencitraan,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, ia berharap Presiden segera mengambil langkah tegas,“Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor. Sudah saatnya diisi oleh orang-orang yang punya patriotisme dan harga diri,” kata Gus Lilur.
