JAKARTA – Menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso menyatakan bahwa setiap indikasi pelanggaran hukum, baik yang melibatkan pimpinan aktif maupun mantan pimpinan BUMN, akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menjamin transparansi dalam setiap tahapan prosesnya,” kata anggota DPR tersebut, Minggu (8/2/2026).
Terkait sejumlah BUMN yang mengalami penurunan kinerja atau pendapatan signifikan, Nasim Khan mendorong BUMN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan operasional masing-masing perusahaan. Penurunan kinerja tersebut dinilai tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal.
"Kondisi ekonomi global, kebijakan sektoral, hingga persoalan tata kelola internal perusahaan menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi performa BUMN. Adapun data dan angka kerugian secara rinci harus disampaikan kepada publik setelah proses audit dan verifikasi rampung dilakukan oleh pihak berwenang," ungkap Nasim.
Ke depan, pemerintah berkomitmen melakukan sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan fungsi pengawasan, perbaikan tata kelola perusahaan, hingga penegakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain itu, transformasi dan restrukturisasi BUMN juga terus didorong agar perusahaan pelat merah dapat dikelola secara profesional, memiliki daya saing tinggi, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
