SURABAYA — Di tengah gencarnya operasi pemberantasan rokok ilegal dan sorotan terhadap dugaan penyimpangan pita cukai, suara dari akar rumput industri tembakau justru menguat. Pelaku usaha sekaligus representasi industri rokok rakyat, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, melontarkan sikap tegas melalui deklarasi PANCA AMPERA Lima Amanat Petani Tembakau Madura Nusantara.
Deklarasi ini bukan sekadar jargon. Di baliknya, tersimpan kegelisahan panjang dari jutaan petani tembakau, buruh linting, hingga pelaku UMKM rokok yang selama ini berada di lapisan paling bawah rantai industri.
“Ini suara dari bawah. Suara yang selama ini jarang benar-benar didengar dalam perumusan kebijakan,” kata Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).
Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah memang memperketat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Langkah ini bertujuan menjaga penerimaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat.
Namun di sisi lain, pendekatan penegakan hukum dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kompleksitas di lapangan. Banyak pelaku usaha kecil yang justru terseret dalam pusaran kebijakan tanpa memiliki kapasitas untuk beradaptasi cepat terhadap regulasi yang kian ketat.
Di sinilah PANCA AMPERA mengambil posisi: menjadi jembatan antara kebijakan negara dan realitas pelaku industri rakyat.
1. Stop Kriminalisasi Pengusaha Rokok Pribumi
Poin pertama menyoroti isu sensitif: kriminalisasi pelaku usaha kecil.
Gus Lilur menilai, penegakan hukum kerap menyamaratakan pelaku UMKM dengan jaringan pelanggaran besar. Padahal, keduanya memiliki karakter dan dampak yang berbeda.
Menurutnya, pengusaha rokok skala kecil adalah bagian dari ekonomi rakyat yang justru menopang lapangan kerja di daerah.
“Kalau ada pelanggaran, harus dilihat konteksnya. Jangan semua dipukul rata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tingginya biaya cukai dan kompleksitas regulasi yang membuat pelaku usaha kecil berada dalam posisi serba sulit: bertahan di jalur legal dengan beban berat, atau terjerumus ke praktik yang berisiko.
2. Stop Rokok Ilegal, Tapi Tepat Sasaran
Di sisi lain, PANCA AMPERA tidak memberi ruang bagi praktik ilegal.
Gus Lilur secara tegas meminta penindakan terhadap rokok ilegal diperkuat. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
“Rokok ilegal merusak industri. Tapi jangan sampai penindakan justru melemahkan pelaku legal yang sedang tumbuh,” ujarnya.
Ia menilai, pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya dengan operasi penindakan. Dibutuhkan reformasi sistem agar pelaku usaha memiliki akses lebih mudah ke jalur legal.
3. Cukai Khusus Rokok Rakyat, Janji yang Ditunggu
Salah satu tuntutan paling krusial adalah penerapan skema cukai khusus untuk rokok rakyat.
Menurut Gus Lilur, struktur tarif yang berlaku saat ini belum mencerminkan keadilan bagi UMKM. Tingginya tarif cukai menjadi penghalang utama bagi pelaku kecil untuk masuk ke sistem resmi.
“Kita butuh skema yang realistis. Kalau tidak, UMKM akan terus terpinggirkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini sebelumnya telah menjadi wacana di level pemerintah, namun implementasinya masih dinantikan oleh pelaku industri.
Menariknya, skema cukai khusus ini juga diyakini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan peredaran rokok ilegal.
4. KEK Tembakau Madura, Mesin Baru Hilirisasi
Tak hanya soal regulasi, PANCA AMPERA juga menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem industri.
Salah satu gagasan strategis adalah percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.
Menurut Gus Lilur, KEK ini bisa menjadi game changer bagi industri tembakau nasional—khususnya dalam meningkatkan nilai tambah dan memperkuat hilirisasi.
“Selama ini kita hanya jadi pemasok bahan baku. KEK bisa mengubah itu,” ujarnya.
Dengan KEK, Madura diharapkan bertransformasi menjadi pusat industri tembakau terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.
5. Negara Harus Hadir untuk Petani
Pada akhirnya, seluruh tuntutan bermuara pada satu hal: kesejahteraan petani tembakau.
Gus Lilur menegaskan, petani adalah fondasi utama industri. Namun ironisnya, mereka kerap berada di posisi paling rentan—terpapar fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, hingga minimnya perlindungan.
“Kalau petani tidak sejahtera, industri ini tidak akan pernah kuat,” katanya.
Ia mendorong pemerintah untuk memastikan adanya harga yang layak, kepastian pasar, serta perlindungan yang lebih konkret bagi petani.
PANCA AMPERA hadir di titik persimpangan antara kepentingan fiskal negara dan keberlangsungan ekonomi rakyat.
Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan dari cukai. Di sisi lain, ada jutaan orang yang menggantungkan hidup pada industri tembakau.
Deklarasi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan yang efektif bukan hanya soal angka penerimaan, tetapi juga soal keberlanjutan ekosistem dan keadilan bagi seluruh pelaku.
“Kalau ingin industri ini kuat, mulai dari bawah. Dari petani dan pelaku usaha rakyat,” tutup Gus Lilur.
Dengan dinamika yang terus berkembang, PANCA AMPERA berpotensi menjadi agenda penting dalam diskursus kebijakan tembakau nasional ke depan—apakah akan diakomodasi, atau justru menjadi suara yang kembali terpinggirkan.
Deklarasi ini bukan sekadar jargon. Di baliknya, tersimpan kegelisahan panjang dari jutaan petani tembakau, buruh linting, hingga pelaku UMKM rokok yang selama ini berada di lapisan paling bawah rantai industri.
“Ini suara dari bawah. Suara yang selama ini jarang benar-benar didengar dalam perumusan kebijakan,” kata Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).
Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah memang memperketat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Langkah ini bertujuan menjaga penerimaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat.
Namun di sisi lain, pendekatan penegakan hukum dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kompleksitas di lapangan. Banyak pelaku usaha kecil yang justru terseret dalam pusaran kebijakan tanpa memiliki kapasitas untuk beradaptasi cepat terhadap regulasi yang kian ketat.
Di sinilah PANCA AMPERA mengambil posisi: menjadi jembatan antara kebijakan negara dan realitas pelaku industri rakyat.
1. Stop Kriminalisasi Pengusaha Rokok Pribumi
Poin pertama menyoroti isu sensitif: kriminalisasi pelaku usaha kecil.
Gus Lilur menilai, penegakan hukum kerap menyamaratakan pelaku UMKM dengan jaringan pelanggaran besar. Padahal, keduanya memiliki karakter dan dampak yang berbeda.
Menurutnya, pengusaha rokok skala kecil adalah bagian dari ekonomi rakyat yang justru menopang lapangan kerja di daerah.
“Kalau ada pelanggaran, harus dilihat konteksnya. Jangan semua dipukul rata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tingginya biaya cukai dan kompleksitas regulasi yang membuat pelaku usaha kecil berada dalam posisi serba sulit: bertahan di jalur legal dengan beban berat, atau terjerumus ke praktik yang berisiko.
2. Stop Rokok Ilegal, Tapi Tepat Sasaran
Di sisi lain, PANCA AMPERA tidak memberi ruang bagi praktik ilegal.
Gus Lilur secara tegas meminta penindakan terhadap rokok ilegal diperkuat. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
“Rokok ilegal merusak industri. Tapi jangan sampai penindakan justru melemahkan pelaku legal yang sedang tumbuh,” ujarnya.
Ia menilai, pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya dengan operasi penindakan. Dibutuhkan reformasi sistem agar pelaku usaha memiliki akses lebih mudah ke jalur legal.
3. Cukai Khusus Rokok Rakyat, Janji yang Ditunggu
Salah satu tuntutan paling krusial adalah penerapan skema cukai khusus untuk rokok rakyat.
Menurut Gus Lilur, struktur tarif yang berlaku saat ini belum mencerminkan keadilan bagi UMKM. Tingginya tarif cukai menjadi penghalang utama bagi pelaku kecil untuk masuk ke sistem resmi.
“Kita butuh skema yang realistis. Kalau tidak, UMKM akan terus terpinggirkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini sebelumnya telah menjadi wacana di level pemerintah, namun implementasinya masih dinantikan oleh pelaku industri.
Menariknya, skema cukai khusus ini juga diyakini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan peredaran rokok ilegal.
4. KEK Tembakau Madura, Mesin Baru Hilirisasi
Tak hanya soal regulasi, PANCA AMPERA juga menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem industri.
Salah satu gagasan strategis adalah percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.
Menurut Gus Lilur, KEK ini bisa menjadi game changer bagi industri tembakau nasional—khususnya dalam meningkatkan nilai tambah dan memperkuat hilirisasi.
“Selama ini kita hanya jadi pemasok bahan baku. KEK bisa mengubah itu,” ujarnya.
Dengan KEK, Madura diharapkan bertransformasi menjadi pusat industri tembakau terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.
5. Negara Harus Hadir untuk Petani
Pada akhirnya, seluruh tuntutan bermuara pada satu hal: kesejahteraan petani tembakau.
Gus Lilur menegaskan, petani adalah fondasi utama industri. Namun ironisnya, mereka kerap berada di posisi paling rentan—terpapar fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, hingga minimnya perlindungan.
“Kalau petani tidak sejahtera, industri ini tidak akan pernah kuat,” katanya.
Ia mendorong pemerintah untuk memastikan adanya harga yang layak, kepastian pasar, serta perlindungan yang lebih konkret bagi petani.
PANCA AMPERA hadir di titik persimpangan antara kepentingan fiskal negara dan keberlangsungan ekonomi rakyat.
Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan dari cukai. Di sisi lain, ada jutaan orang yang menggantungkan hidup pada industri tembakau.
Deklarasi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan yang efektif bukan hanya soal angka penerimaan, tetapi juga soal keberlanjutan ekosistem dan keadilan bagi seluruh pelaku.
“Kalau ingin industri ini kuat, mulai dari bawah. Dari petani dan pelaku usaha rakyat,” tutup Gus Lilur.
Dengan dinamika yang terus berkembang, PANCA AMPERA berpotensi menjadi agenda penting dalam diskursus kebijakan tembakau nasional ke depan—apakah akan diakomodasi, atau justru menjadi suara yang kembali terpinggirkan.
